Ini 14 Substansi Revisi UU MD3

PENAPESIAR–UU No17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) telah dinyatakan berlaku oleh DPR, meski tanpa persetujuan presiden. Kini, terbuka ruang masyarakat melakukan revisi terbatas pada UU yang telah disahkan sejak 22 Februari lalu.

Sejak awal pengajuan revisi UU ini, sejumlah aktivis, tokoh masyarakat, dan pegiat demokrasi memprotes sejumlah item. Terutama sikap DPR yang antikritik melalui sejumlah poin revisi yang dimasukkan. Berikut 14 substansi revisi tersebut.

1. Penambahan pimpinan MPR, DPR dan DPD kepada partai pemenang pemilu, serta penantian wakil pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
2. Perumusan kewenangan DPR dalam bahas RUU yang berasal dari presiden dan maupun diajukan oleh DPD
3. Penambahan rumusan tentang pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau warga masyarakat secara umum yang melibatkan Kepolisian
4. Penambahan rumusan penggunaan hak interpelasi dan hak angket
5. Menghidupkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara
6. Penambahan rumusan tentang kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU tentang pembuatan laporan kinerja inventarisasi masalah di bidang hukum
7. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD
8. Menambah rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat satu
9. Penambahan rumusan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing acara paksa dalam hal tidak memenuhi pemanggilan panitia angket
10. Adanya penguatan hak imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas
11. Penambahan rumusan wewenang tugas DPD dalam pantau dan evaluasi Raperda dan Perda
12. Penambahan rumusan kemandirian DPD dalam rumusan anggaran
13. Penambahan rumusan Badan Keahlian Dewan (BKD)
14. Penambahan rumusan mekanisme pimpinan MPR, DPR dan dan alat kelengkapan dewan hasil Pemilu dan ketentuan mengenai mekanisme penetapan pimpinan MPR, DPR dan kelengkapan dewan setelah Pemilu 2019. (bs/) Jermon Bushrod Womens Jersey